Nurhayani.....: PELANGGARAN ASPEK HUKUM DAN EKONOMI

KORUPSI

Kata Korupsi di telinga kita mungkin sudah bukan hal yang tabu, bahkan mungkin kita sering melihat berita mengenai hal ini.

Penyakit yang satu ini , sering sekali terjadi di negara kita . sering kita bertanya-tanya kapan negara kita akan bersih dari yang namanya Korupsi??

Oke mari kita simak pelanggaran Hukum dan Ekonomi yang satu ini..

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
penggelapan dalam jabatan,
pemerasan dalam jabatan,
ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

perbuatan melawan hukum,
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Seseorang yang terlibat dan mengalami kasus korupsi maka akan mendapat ancaman pidana penjara seumur hidup: penjara min 4tahun max 20 tahun : denda min Rp. 200juta max Rp 1 miliyar .

Selain itu jika kita lihat sesuai dengan Dasar Hukum negara kita ini :

Pasal 3

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/ penyelenggaraan Negara supaya mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Penjara min 1 tahun max 6 tahun denga min Rp 50 juta max Rp 250 juta
Pasal 5 ayat 1

Pegawai negeri/penyelenggara Negara yang menerima pemberian / janji juga dipidana dianggap menerima suap.

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan hakim
Penjara min 3 tahun max 15 tahun denda min Rp 150 juta max 750 juta

Pasal 6 ayat 1

Hakim atau advokat yang menerima pemberian /janji juga dipidana dianggap menerima suap

Melakukan pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan secara curang, yang dapat membahayakan keamanan orang/ barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang
Pemborong/ahli bangunan penjual bahan bangunan .

Penjara min 2 tahun max 7 tahun. Denda min Rp 150 juta max Rp 350 juta

Pasal 7

Pengawas dan penerima bahan /barang yang membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut dipidana juga

Menyerahkan barang keperluan TNI atau POLRI secara curang, yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang

Menggelapkan uang atau surat berharga , atau membiarkan barang tersebut diambil /digelapkan atau membantu mengambil / menggelapkan

Penjara min 3 tahun max 15 tahun , denda min Rp 150 juta max Rp 250 juta

Pasal 8

Selain pegawai negeri juga dapat dipidana Pegawai negeri

Memalsukan buku atau daftar daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi
Pegawai negeri

Penjara min 1 tahun max 15 tahun ; denda min Rp 5 juta max Rp 250 juta

Pasal 9

Selain pegawai negeri juga dapat dipidana

Menggelapkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai / merusak alat bukti
Penjara min 2 tahun max 7 tahun : denda min Rp 100 juta max Rp 350 juta

Pasal 10

Membiarkan atau membantu orang lain menghilangkan , menghancurkan alat bukti
Menerima hadiah atau janji karena kewenangan / kekuasaan jabatannya
Pemjara min 1 tahun max 5 tahun : denda min Rp 50 juta max rp 250 juta

Pasal 11

Dianggap menerima suap

Menerima hadiah atau janji, supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban

Penjara seumur hidup; penjara min 4 tahun max 20 tahun ; denda min Rp 200 juta max Rp 1 milyar

Pasal 12 a

Pegawai negeri/penyelenggara Negara

Dianggap menerima suap

Menerima hadiah supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya , yang bertentangan dengan kewajiban

Pasal 12 b

Dianggap menerima suap

Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara Hakim

Pasal 12 c

Dianggap menerima suap

Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi nasihat yang diberikan
Advokat

Pasal 12 d

Dianggap menerima suap

Menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri/ orang lain (secara melawan hukum) memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar , menerima pembayaran dengan potongan atau melakukan sesuatu

Pegawai negeri/penyelenggara Negara Dianggap menerima suap